neonbox

Neon Box

Perda Reklame Akan Direvisi

Peraturan daerah tentang pajak reklame akan direvisi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Revisi itu sangat mendesak karena penghasilan pajak dari reklame masih kecil dan banyak reklame ilegal. Dari seluruh penghasilan pajak, reklame hanya menyumbang 2,3 persen.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Triwisaksana menegaskan, yang akan direvisi terutama soal nilai strategis reklame. Sudah banyak kawasan yang berubah sehingga nilainya pun bertambah.

”Misalnya, kawasan yang dilalui bus transjakarta tentu nilai strategisnya naik,” kata Triwisaksana di Jakarta, Selasa (12/4).

Hal lain yang akan direvisi adalah mempertegas aturan mengenai batas waktu dan sanksi. Sanksi yang dijatuhkan harus diperberat agar menimbulkan efek jera.

Berdasarkan catatan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, sepanjang tahun 2010 lalu Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah menertibkan dengan membongkar reklame yang melanggar aturan. Jumlah reklame yang dibongkar tersebut sebanyak 3.780 reklame yang terdiri dari 297 reklame di Jakarta Pusat, 631 reklame di wilayah Jakarta Selatan, dan 364 reklame di wilayah Jakarta Timur. Di Jakarta Barat terdapat 1.607 reklame yang dibongkar dan di Jakarta Utara 881 reklame.

Pelanggaran pemasangan reklame hingga saat ini terus terjadi, terutama pemasangan reklame di sarana umum dan pohon. Hal ini terpantau dari hasil penertiban yang dilakukan di jalan-jalan protokol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat, Senin (11/4) dan Selasa.

Sanksi ringan

Kepala Seksi Operasi dan Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat Choiruddin, Selasa, menuturkan, dalam penertiban itu pihaknya melepas sekitar 200 spanduk serta lebih dari 50 reklame yang menggunakan tiang. Menurut dia, sebagian besar reklame tersebut dipasang di pohon, jembatan penyeberangan, dan tiang listrik sehingga merusak estetika kota.

”Pelaku biasanya itu-itu juga. Tetapi, kami sulit memberi efek jera karena (pelaku) hanya dikenai pidana ringan dengan denda Rp 100.000,” tuturnya.

Bahkan, untuk mengurusi itu, sumber daya dan energi terkuras untuk memenuhi unsur barang bukti, saksi, dan pelaku.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan bahwa penertiban reklame dilakukan berdasarkan dua peraturan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. ”Pada prinsipnya setiap orang yang menyelenggarakan reklame harus mendapat izin dari gubernur,” kata Iwan.

Iwan mengatakan bahwa pendapatan asli daerah yang berhasil didapat dari pajak reklame pada tahun 2010 hanya sekitar Rp 250 miliar. Jumlah ini hanya mencapai 92 persen dari target yang ditetapkan. Sementara pajak reklame hanya menyumbang 2,3 persen dari pajak yang masuk.(GAL/ARN) (kompas.com)

Keyword Neon Box Reklame Billboard:

perda reklame (80),pajak reklame jakarta selatan (64),pajak reklame dki jakarta (53),pajak reklame tangerang (48),perda pajak reklame (44),pajak reklame jakarta (40),PERDA REKLAME DKI JAKARTA (32),perda dki no 12 tahun 2011 (28),denda pajak reklame (26),uu reklame (22),pajak reklame yogyakarta (22),perda spanduk (18),tarif pajak reklame tangerang selatan (16),perda reklame dki (16),tarif pajak reklame dki jakarta (16),perda iklan (14),peraturan spanduk (12),contoh perda tangerang (12),perda no 2 tahun 2004 dki jakarta (12),tarif pajak reklame dki jakarta 2013 (10),perda dki jakarta no 12 tahun 2011 (10),biaya perijinan neon box malang 2013 (10),denda pajak reklame jakarta (10),Kriteria spanduk kena pajak (10),izin prinsip reklame dki jakarta (10),perda dki ttg iklan bilboard (4),perda tentang reklame (4),harga tarif pajak terbaru reklame daerah roxy (4),berapa biaya izin prinsip reklame dki jakarta (4),perda reklame jakarta (4),biaya pasang spanduk dijalan dki (4),perdaiklan kota makassar (2),berapa biaya izin prinsip untuk pasang reklame (2),perijinan pemasangan neon box kota pontianak (2),perda tentang pemasangan iklan (2),prinsip prinsip pembuatan reklame (2),revisi pajak reklame pergub thn 2014 (2),daerah protokol a pajak jakarta (2),tarif pajak reklame kota tangerang (2),tarif pajak reklame neonsign jakarta 2014 (2),tarif reklame spanduk di dki (2),undang-undang pajak reklame kota makassar (2),undang2 tentang spanduk di pohon (2),prinsip-prinsip reklame (2),contoh perda jakarta selatan (2),pajak neon box didalam mall bekasi dikenai pajak (2),peraturan daerah papan reklame pontianak (2),pajak jalan protokol jakarta (2),peraturan pajak nein box bekasi (2),peraturan pajak neon sign (2),aturan reklame dinding (2),peraturan tentang reklame yang terbaru (2),perda 7 2004 (2),kriteria iklan spanduk yang terkena pajak dki jakarta (2),kantor apa yang urus pajak reklame-bekasi (2),perda dki tentang tarif reklame (2),perda kota bekasi tentang pemasangan neon box (2),peraturan neon box kena pajak (2),perda pajak reklame dki (2),perda pajak reklame dki jakarta 2014 (2),perda pemasangan spanduk (2),perda no 3 tahun 2011 ttg pajak reklame kota makassar (2),pajak reklame 2013 DKI Jakarta Rp (2)


   

Artikel Perda Reklame Akan Direvisi lainnya:

Follow Us on Twitter
Produk Kami Lainnyaclose