neonbox

Neon Box

Perda Reklame Akan Direvisi

Peraturan daerah tentang pajak reklame akan direvisi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Revisi itu sangat mendesak karena penghasilan pajak dari reklame masih kecil dan banyak reklame ilegal. Dari seluruh penghasilan pajak, reklame hanya menyumbang 2,3 persen.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Triwisaksana menegaskan, yang akan direvisi terutama soal nilai strategis reklame. Sudah banyak kawasan yang berubah sehingga nilainya pun bertambah.

”Misalnya, kawasan yang dilalui bus transjakarta tentu nilai strategisnya naik,” kata Triwisaksana di Jakarta, Selasa (12/4).

Hal lain yang akan direvisi adalah mempertegas aturan mengenai batas waktu dan sanksi. Sanksi yang dijatuhkan harus diperberat agar menimbulkan efek jera.

Berdasarkan catatan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, sepanjang tahun 2010 lalu Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah menertibkan dengan membongkar reklame yang melanggar aturan. Jumlah reklame yang dibongkar tersebut sebanyak 3.780 reklame yang terdiri dari 297 reklame di Jakarta Pusat, 631 reklame di wilayah Jakarta Selatan, dan 364 reklame di wilayah Jakarta Timur. Di Jakarta Barat terdapat 1.607 reklame yang dibongkar dan di Jakarta Utara 881 reklame.

Pelanggaran pemasangan reklame hingga saat ini terus terjadi, terutama pemasangan reklame di sarana umum dan pohon. Hal ini terpantau dari hasil penertiban yang dilakukan di jalan-jalan protokol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat, Senin (11/4) dan Selasa.

Sanksi ringan

Kepala Seksi Operasi dan Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat Choiruddin, Selasa, menuturkan, dalam penertiban itu pihaknya melepas sekitar 200 spanduk serta lebih dari 50 reklame yang menggunakan tiang. Menurut dia, sebagian besar reklame tersebut dipasang di pohon, jembatan penyeberangan, dan tiang listrik sehingga merusak estetika kota.

”Pelaku biasanya itu-itu juga. Tetapi, kami sulit memberi efek jera karena (pelaku) hanya dikenai pidana ringan dengan denda Rp 100.000,” tuturnya.

Bahkan, untuk mengurusi itu, sumber daya dan energi terkuras untuk memenuhi unsur barang bukti, saksi, dan pelaku.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan bahwa penertiban reklame dilakukan berdasarkan dua peraturan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. ”Pada prinsipnya setiap orang yang menyelenggarakan reklame harus mendapat izin dari gubernur,” kata Iwan.

Iwan mengatakan bahwa pendapatan asli daerah yang berhasil didapat dari pajak reklame pada tahun 2010 hanya sekitar Rp 250 miliar. Jumlah ini hanya mencapai 92 persen dari target yang ditetapkan. Sementara pajak reklame hanya menyumbang 2,3 persen dari pajak yang masuk.(GAL/ARN) (kompas.com)

Keyword Neon Box Reklame Billboard:

perda reklame (80),pajak reklame jakarta selatan (64),pajak reklame dki jakarta (53),pajak reklame tangerang (48),perda pajak reklame (44),pajak reklame jakarta (40),PERDA REKLAME DKI JAKARTA (32),perda dki no 12 tahun 2011 (28),denda pajak reklame (22),uu reklame (22),pajak reklame yogyakarta (22),perda spanduk (18),tarif pajak reklame dki jakarta (16),perda reklame dki (16),tarif pajak reklame tangerang selatan (14),perda iklan (14),contoh perda tangerang (12),perda no 2 tahun 2004 dki jakarta (12),peraturan spanduk (12),perda dki jakarta no 12 tahun 2011 (10),tarif pajak reklame dki jakarta 2013 (10),denda pajak reklame jakarta (10),biaya perijinan neon box malang 2013 (10),Kriteria spanduk kena pajak (10),izin prinsip reklame dki jakarta (8),aturan reklame (6),perda tentang reklame (4),tarif pajak neon box dki (4),tarif reklame 2014 tangerang selatan (4),peraturan pajak reklame dki jakarta (4),perda dki ttg iklan bilboard (4),pajak reklame (4),harga tarif pajak terbaru reklame daerah roxy (4),pajak reklame dki (4),perda reklame jakarta (4),Prinsip reklame (4),peraturan pajak reklame (4),raperda dki reklame (4),tarif denda pajak reklame dki jakarta (2),Sanksi pemasangan reklame iklan ilegal (2),perhitungan pajak reklame neon box 2014 (2),sanksi pajak reklame (2),denda pajak spanduk ilegal (2),revisi pajak reklame pergub thn 2014 (2),tarif pajak reklame di malang (2),PROTOKOL A PAJAK DAERAH (2),uu pajak reklame di yogyakarta (2),undang-undang tentang pajak reklame dan billboard tahun 2014 (2),undang-undang reklame spanduk tangsel (2),tarip reklame dki jakarta (2),tarif reklame spanduk kain (2),tarif reklame jakarta (2),tarif pajak baru reklame tangerang selatan (2),tarif pajak reklame jakarta th 2014 (2),harga pajak pemasangan iklan DKI (2),aturan reklame dinding (2),perda tentang pemasangan iklan (2),perda tentang pajak reklame (2),kriteria iklan spanduk yang terkena pajak dki jakarta (2),peraturan neon box kena pajak (2),peraturan izin reklame jakarta (2),pelayanan pajak reklame jakarta pusat (2),jumlah billboard di jakarta (2),pajak spanduk dki 2014 (2),kantor apa yang urus pajak reklame-bekasi (2),pajak reklame jakarta naik (2),neon box perda pajak reklame (2),pajak neon box didalam mall bekasi dikenai pajak (2),peraturan pajak reklame rokok (2),peraturan tentang spanduk? (2),izin prinsip reklame (2),CARA MEMBUAT neon box baja ringan (2),cara perijinan reklame di jakarta barat (2),contoh perda jaksel (2),pelanggaran tentang perda dki tentang reklame (2),perda pajak reklame dki jakarta 2014 (2),perda pajak reklame di DKI (2),perda no 3 tahun 2011 ttg pajak reklame kota makassar (2),perda no 2/2004 tentang pajak reklame jakarta (2),perda no 2 tahun 2004 tentang pajak reklame jakarta (2),ijin prinsip dki jakarta adalah (2),pajak reklame 2013 DKI Jakarta Rp (2)


   

Artikel Perda Reklame Akan Direvisi lainnya:

Follow Us on Twitter
Produk Kami Lainnyaclose