neonbox

Neon Box

Perda Reklame Akan Direvisi

Peraturan daerah tentang pajak reklame akan direvisi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Revisi itu sangat mendesak karena penghasilan pajak dari reklame masih kecil dan banyak reklame ilegal. Dari seluruh penghasilan pajak, reklame hanya menyumbang 2,3 persen.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Triwisaksana menegaskan, yang akan direvisi terutama soal nilai strategis reklame. Sudah banyak kawasan yang berubah sehingga nilainya pun bertambah.

”Misalnya, kawasan yang dilalui bus transjakarta tentu nilai strategisnya naik,” kata Triwisaksana di Jakarta, Selasa (12/4).

Hal lain yang akan direvisi adalah mempertegas aturan mengenai batas waktu dan sanksi. Sanksi yang dijatuhkan harus diperberat agar menimbulkan efek jera.

Berdasarkan catatan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, sepanjang tahun 2010 lalu Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah menertibkan dengan membongkar reklame yang melanggar aturan. Jumlah reklame yang dibongkar tersebut sebanyak 3.780 reklame yang terdiri dari 297 reklame di Jakarta Pusat, 631 reklame di wilayah Jakarta Selatan, dan 364 reklame di wilayah Jakarta Timur. Di Jakarta Barat terdapat 1.607 reklame yang dibongkar dan di Jakarta Utara 881 reklame.

Pelanggaran pemasangan reklame hingga saat ini terus terjadi, terutama pemasangan reklame di sarana umum dan pohon. Hal ini terpantau dari hasil penertiban yang dilakukan di jalan-jalan protokol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat, Senin (11/4) dan Selasa.

Sanksi ringan

Kepala Seksi Operasi dan Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat Choiruddin, Selasa, menuturkan, dalam penertiban itu pihaknya melepas sekitar 200 spanduk serta lebih dari 50 reklame yang menggunakan tiang. Menurut dia, sebagian besar reklame tersebut dipasang di pohon, jembatan penyeberangan, dan tiang listrik sehingga merusak estetika kota.

”Pelaku biasanya itu-itu juga. Tetapi, kami sulit memberi efek jera karena (pelaku) hanya dikenai pidana ringan dengan denda Rp 100.000,” tuturnya.

Bahkan, untuk mengurusi itu, sumber daya dan energi terkuras untuk memenuhi unsur barang bukti, saksi, dan pelaku.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan bahwa penertiban reklame dilakukan berdasarkan dua peraturan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. ”Pada prinsipnya setiap orang yang menyelenggarakan reklame harus mendapat izin dari gubernur,” kata Iwan.

Iwan mengatakan bahwa pendapatan asli daerah yang berhasil didapat dari pajak reklame pada tahun 2010 hanya sekitar Rp 250 miliar. Jumlah ini hanya mencapai 92 persen dari target yang ditetapkan. Sementara pajak reklame hanya menyumbang 2,3 persen dari pajak yang masuk.(GAL/ARN) (kompas.com)

Keyword Neon Box Reklame Billboard:

perda reklame (80),pajak reklame jakarta selatan (64),pajak reklame dki jakarta (53),pajak reklame tangerang (48),perda pajak reklame (44),pajak reklame jakarta (40),PERDA REKLAME DKI JAKARTA (32),perda dki no 12 tahun 2011 (28),uu reklame (22),pajak reklame yogyakarta (22),denda pajak reklame (22),perda spanduk (18),perda reklame dki (16),tarif pajak reklame dki jakarta (16),perda iklan (14),tarif pajak reklame tangerang selatan (14),peraturan spanduk (12),contoh perda tangerang (12),perda no 2 tahun 2004 dki jakarta (12),perda dki jakarta no 12 tahun 2011 (10),tarif pajak reklame dki jakarta 2013 (10),denda pajak reklame jakarta (10),biaya perijinan neon box malang 2013 (10),Kriteria spanduk kena pajak (10),izin prinsip reklame dki jakarta (8),aturan reklame (6),perda tentang reklame (4),tarif pajak neon box dki (4),Prinsip reklame (4),harga tarif pajak terbaru reklame daerah roxy (4),perda dki ttg iklan bilboard (4),perda reklame jakarta (4),peraturan pajak reklame dki jakarta (4),tarif reklame 2014 tangerang selatan (4),pajak reklame dki (4),jumlah billboard di jakarta (2),tarif pajak reklame di malang (2),pajak reklame 2013 DKI Jakarta Rp (2),tarif pajak baru reklame tangerang selatan (2),tarif denda pajak reklame dki jakarta (2),Sanksi pemasangan reklame iklan ilegal (2),sanksi pajak reklame (2),revisi pajak reklame pergub thn 2014 (2),aturan reklame dinding (2),denda pajak spanduk ilegal (2),tarif pajak reklame jakarta th 2014 (2),kantor apa yang urus pajak reklame-bekasi (2),tarif reklame jakarta (2),tarif reklame spanduk kain (2),tarip reklame dki jakarta (2),undang-undang reklame spanduk tangsel (2),undang-undang tentang pajak reklame dan billboard tahun 2014 (2),pajak neon box didalam mall bekasi dikenai pajak (2),perda no 3 tahun 2011 ttg pajak reklame kota makassar (2),peraturan tentang spanduk? (2),peraturan neon box kena pajak (2),izin prinsip reklame (2),peraturan izin reklame jakarta (2),pelayanan pajak reklame jakarta pusat (2),harga pajak pemasangan iklan DKI (2),pelanggaran tentang perda dki tentang reklame (2),perda pajak reklame dki jakarta 2014 (2),contoh perda jaksel (2),cara perijinan reklame di jakarta barat (2),pajak spanduk dki 2014 (2),kriteria iklan spanduk yang terkena pajak dki jakarta (2),CARA MEMBUAT neon box baja ringan (2),perda tentang pajak reklame (2),perda tentang pemasangan iklan (2),neon box perda pajak reklame (2),perhitungan pajak reklame neon box 2014 (2),PROTOKOL A PAJAK DAERAH (2)


   

Artikel Perda Reklame Akan Direvisi lainnya:

Follow Us on Twitter
Produk Kami Lainnyaclose