neonbox

Neon Box

Perda Reklame Akan Direvisi

Peraturan daerah tentang pajak reklame akan direvisi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Revisi itu sangat mendesak karena penghasilan pajak dari reklame masih kecil dan banyak reklame ilegal. Dari seluruh penghasilan pajak, reklame hanya menyumbang 2,3 persen.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Triwisaksana menegaskan, yang akan direvisi terutama soal nilai strategis reklame. Sudah banyak kawasan yang berubah sehingga nilainya pun bertambah.

”Misalnya, kawasan yang dilalui bus transjakarta tentu nilai strategisnya naik,” kata Triwisaksana di Jakarta, Selasa (12/4).

Hal lain yang akan direvisi adalah mempertegas aturan mengenai batas waktu dan sanksi. Sanksi yang dijatuhkan harus diperberat agar menimbulkan efek jera.

Berdasarkan catatan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, sepanjang tahun 2010 lalu Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah menertibkan dengan membongkar reklame yang melanggar aturan. Jumlah reklame yang dibongkar tersebut sebanyak 3.780 reklame yang terdiri dari 297 reklame di Jakarta Pusat, 631 reklame di wilayah Jakarta Selatan, dan 364 reklame di wilayah Jakarta Timur. Di Jakarta Barat terdapat 1.607 reklame yang dibongkar dan di Jakarta Utara 881 reklame.

Pelanggaran pemasangan reklame hingga saat ini terus terjadi, terutama pemasangan reklame di sarana umum dan pohon. Hal ini terpantau dari hasil penertiban yang dilakukan di jalan-jalan protokol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat, Senin (11/4) dan Selasa.

Sanksi ringan

Kepala Seksi Operasi dan Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat Choiruddin, Selasa, menuturkan, dalam penertiban itu pihaknya melepas sekitar 200 spanduk serta lebih dari 50 reklame yang menggunakan tiang. Menurut dia, sebagian besar reklame tersebut dipasang di pohon, jembatan penyeberangan, dan tiang listrik sehingga merusak estetika kota.

”Pelaku biasanya itu-itu juga. Tetapi, kami sulit memberi efek jera karena (pelaku) hanya dikenai pidana ringan dengan denda Rp 100.000,” tuturnya.

Bahkan, untuk mengurusi itu, sumber daya dan energi terkuras untuk memenuhi unsur barang bukti, saksi, dan pelaku.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan bahwa penertiban reklame dilakukan berdasarkan dua peraturan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. ”Pada prinsipnya setiap orang yang menyelenggarakan reklame harus mendapat izin dari gubernur,” kata Iwan.

Iwan mengatakan bahwa pendapatan asli daerah yang berhasil didapat dari pajak reklame pada tahun 2010 hanya sekitar Rp 250 miliar. Jumlah ini hanya mencapai 92 persen dari target yang ditetapkan. Sementara pajak reklame hanya menyumbang 2,3 persen dari pajak yang masuk.(GAL/ARN) (kompas.com)

Keyword Neon Box Reklame Billboard:

perda reklame (80),pajak reklame jakarta selatan (64),pajak reklame dki jakarta (49),pajak reklame tangerang (48),perda pajak reklame (42),pajak reklame jakarta (36),PERDA REKLAME DKI JAKARTA (30),perda dki no 12 tahun 2011 (26),uu reklame (22),pajak reklame yogyakarta (22),denda pajak reklame (20),perda reklame dki (16),perda spanduk (16),tarif pajak reklame dki jakarta (16),perda iklan (14),perda no 2 tahun 2004 dki jakarta (12),peraturan spanduk (12),tarif pajak reklame tangerang selatan (12),contoh perda tangerang (12),denda pajak reklame jakarta (10),perda dki jakarta no 12 tahun 2011 (10),tarif pajak reklame dki jakarta 2013 (10),biaya perijinan neon box malang 2013 (10),Kriteria spanduk kena pajak (10),perdA tentang pemasangan iklan (4),persyaratan bikin ijin reklame di prov dki jakarta (4),ketentuan pajak reklame di tangsel (4),pajak ketentuan pemasangan neon box (4),Pajak reklame dki naik (4),perda no 7 tahun 2004 (2),izin memasang spanduk jakarta timur (2),perda pajak reklame dki jakarta (2),perda prov dki reklame (2),reklame yang dikenakan pajak jogja (2),TARIF REKLAME WILAYAH JAKARTA UTARA (2),tarif reklame dki (2),tarif pajak reklame jakarta 2013 (2),aturan reklame (2),perda tentang tarif pajak di tangsel (2),apa nama peraturan tentang kenaikan tarif pajak reklame di dki jakarta (2),reklame d jakarta timur (2),jasa pembuatan neon box pontianak (2),sanksi reklame iklan ilegal (2),perda jakarta barat yang baru tentang reklame (2),pajak pasang spanduk tangsel (2),pajak reklame terbaru wilayah DKI jakarta (2),membuat tiang neon box apakah butuh izin pemerintah di jakarta (2),pajak neon box condet (2),pajak reklame dki (2),pajak reklame di jakarta barat (2),pajak plang nama (2),pajak plang jakarta (2),pajak spanduk bogor dispenda (2),pelanggaran reklame tangsel (2),pemasangan reklame di pohon kena undang2 (2),peraturan pajak reklame dki jakarta (2),izin prinsip reklame dki jakarta (2),perda DKI mengenai pajak reklame (2),perda balikpapan tentang ijin prinsip (2),peraturan tentang ijin pemasangan reklame di DKI jakarta (2),perAturan pajak reklame terbaru jakarta (2),jasa urus pajak reklame (2),peraturan daerah dki jakarta tentang pajak reklame (2),pajak perijinan reklame jakarta barat (2)
   

Artikel Perda Reklame Akan Direvisi lainnya:

Follow Us on Twitter
Produk Kami Lainnyaclose